Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan tiga aplikasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang diberintegritas, akuntabel, efisien dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tiga aplikasi tersebut yaitu Whistleblowing System (WBS), Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (Siharka) dan Sistem Pelaporan Gratifikasi Online (Silaga).
Peluncuran tiga aplikasi itu dilakukan dalam program acara Reform Corner seri ke - 23 di ruang serbaguna Kementerian PANRB. “Kita harus menjadi pencetus banyak sekali kegiatan untuk mewujudkan birokrasi yang membersihkan, akuntabel, efisien dan bisa mempersembahkan pelayanan yang baik,” kata Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji kepada wartawan di kantornya, Selasa (19/05).
Dikatakan, aplikasi WBS bahu-membahu sudah ada beberapa tahun yang lalu, namun alasannya yakni ada hambatan teknis maka gres bisa dipakai dikala ini. Sehingga, menurutnya, peluncuran yang ada kini ialah re-launching dari sistem yang sudah ada sebelumnya.
Untuk Siharka dan Silaga, lanjut Atmaji, akan megampangkan ASN untuk sanggup melaporkan gratifikasi yang diterimanya, sehingga tidak perlu hadir ke KPK. Dua sistem ini juga sudah ditegaskan dalam kebijakan yang dibentuk yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2015 wacana Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian PANRB, dan Surat Edaran (SE) No. 1/2015 wacana Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Untuk mengakselerasi upaya – upaya pencegahan pemberantasan korupsi, Kementerian PANRB sudah menyusun format pelaporan yang sederhana, yang tidak rumit menyerupai LHKPN di KPK, dan bisa dilakukan secara online. Aplikasi ini dibutuhkan bisa menjadi acuan dan dimanfaatkan secara nasional.
Inspektur Kementerian PANRB Devi Anantha mengatakan, pihaknya siap melakukan coaching clinic terhadap 3 aplikasi ini. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sedang mencoba melaksanakan audit secara reguler sehingga bisa mengakibatkan Kementerian PANRB bebas dari KKN. “Tiga aplikasi yang ada dikala ini spesialuntuk ialah hardware, tetapi yang kami butuhkan dikala ini yaitu software yang paling besar lengan berkuasa terhadap perbaikan sistem di Kementerian PANRB,” kata Devi.
Menurutnya, ada tiga hal penting yang bisa menjadi software, yaitu integritas, janji wacana kompetisi, serta pimpinan yang kondusif. “Ini software dan soft control yang mau kita bangun. Kita siap membangun lingkungan kita menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.
Direktur Transformasi Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Doris Becker mempersembahkan dukungannya terhadap kegiatan yang mendorong administrasi integritas yang lebih baik. Karena menurutnya, integritas sangat penting untuk mencapai birokrasi yang membersihkan, melayani dan akuntabel. “Yang terpenting tidak spesialuntuk peluncuran 3 aplikasi ini tetapi implementasinya. Kami berharap aplikasi ini dipakai untuk melaporkan gratifikasi. Kami akan membuat pemantauan dan dalam beberapa bulan akan melaksanakan penilaian biar bisa melihat apakah sudah baik atau belum,” kata Doris
Sumber; menpan.go.id
Tag :
Berita
0 Komentar untuk "Tiga Aplikasi Anti Korupsi"