Berdasarkan Juknis Aneka Tuntidakboleh Guru, terdapat beberapa peluang yang dimiliki Guru honorer untuk mendapat beberapa tuntidakboleh guru, antara lain tuntidakboleh fungsional, dan tuntidakboleh khusus, dan tuntidakboleh profesi atau sertifikasi. Berikut ini beberapa kriteria untuk mendapat tuntidakboleh khusus Guru honorer.
Untuk mendapat tuntidakboleh fungsional bagi Guru honorer atau guru bukan pegawai negeri sipil, Guru honorer harus memenuhi syarat, antara lain sebagai diberikut
1. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
2. Diprioritaskan kepada Guru honorer yang mempunyai jam mengajar lebih dari 24 jam tatap muka per ahad dan diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 wacana Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan;
3. Diutamakan bagi Guru honorer yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan dibuktikan dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik) atau melalui surat keterangan dari kepala sekolah dan sudah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota;
4. Diprioritaskan kepada Guru honorer dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/D-IV atau Guru honorer dalam jabatan yang sedang mendapat peluang peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
5. Guru honorer yang yang sudah mendapat tuntidakboleh fungsional dari pemerintah daerah, masih memungkinkan untuk mendapat subsidi tuntidakboleh fungsional.
6. Guru hororer atau guru dalam jabatan bukan PNS yang belum mempunyai akta pendidik.
Bemasukan Tuntidakboleh Fungsional ialah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan, dan dikenakan pajak penghasilan menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Sedangkan persyaratan untuk mendapat tuntidakboleh khusus, Guru honorer harus memenuhi syarat mengajar di daerah khusus. Adapun kriteria daerah akseptor tuntidakboleh khusus (DASUS) adalah
1. Kriteria daerah yang terpencil atau ndeso adalah: a. jalan masuk transportasi susah dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya jalan masuk dengan jalan kaki, mempunyai kendala dan tantangan alam yang besar; b. tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan akomodasi umum, akomodasi pendidikan, akomodasi kesehatan, akomodasi listrik, akomodasi info dan komunikasi, dan masukana air membersihkan; dan/atau c. tingginya harga-harga dan/atau susahnya ketersediaan materi pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
2. Kriteria daerah dengan kondisi masyarakat etika yang terpencil ialah adanya resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan etika istiadat.
3. Kriteria daerah perbatasan dengan negara lain ialah sebagai diberikut: a. sebagai daerah bahari dan daerah daratan pesisir yang berbatasan eksklusif dengan negara tetangga yang mencakup batas bahari teritorial (BLT), batas zona ekonomi khusus (ZEE), batas landas kontinental (BLK), dan batas zona perikanan khusus; dan/atau b. sebagai daerah perbatasan darat yang berbatasan eksklusif dengan negara tetangga. 4. Kriteria daerah yang mengalami peristiwa alam, peristiwa sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 abjad d ialah sebagai diberikut: a. minimnya akomodasi tunjangan keamanan, baik fisik maupun nonfisik; b. hilangnya akomodasi masukana pelayanan umum berupa akomodasi pendidikan, akomodasi kesehatan, akomodasi listrik, akomodasi info dan komunikasi, dan masukana air membersihkan; dan/atau c. diputuskan sebagai daerah peristiwa alam, peristiwa sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat Pemerintah yang berwenang.
4. Kriteria pulau kecil terluar ialah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km2 (duaribu kilometer persegi) yang mempunyai titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pertama bahari kepulauan sesuai dengan aturan Internasional dan Nasional.
Bemasukan Tuntidakboleh Khusus untuk Guru honorer atau guru bukan PNS yang sudah disetarakan ialah setara 1 (satu) kali penghasilan pokok, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan Jumlah dana tuntidakboleh khusus bagi guru bukan PNS yang belum di inpassing ialah sebesarRp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-orang per-bulan, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun untuk mendapat tuntidakboleh profesi atau sertifikasi untuk Guru honorer atau guru bukan pegawai negeri sipil, Guru honorer harus sudah mempunyai akta pendidik. Pada sekolah swasta dan sekolah di bawah naungan Kemenag sudah banyak Guru honorer yang sudah mempunyai akta pendidik. Untuk Guru honorer di sekolah negeri, quota terbanyak gres didapat mulai tahun ini.
Selain harus mempunyai akta pendidik, syarat lainnya untuk mendapat tuntidakboleh profesi atau sertifikasi untuk Guru honorer atau guru bukan pegawai negeri sipil antara lain
1. Guru honorer atau Guru Tetap Bukan PNS yang diangkat oleh Kepala Daerah yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh Bupati/Walikota/Gubernur atau pejabat yang didiberi kewenangan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang masih berlaku dan pembiayaannya dibebankan pada APBD atau Guru Tetap Yayasan yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh Ketua Yayasan, dan mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama;
2. Memiliki satu atau lebih akta pendidik yang sudah didiberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru spesialuntuk mempunyai satu (1) NRG walaupun guru yang bersangkutan mempunyai satu atau lebih akta pendidik;
3. Memiliki Surat Keputusan Tuntidakboleh Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sebelum berlakunya Pasal 17 terkena rasio guru siswa pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 wacana Guru yaitu pada pertama tahun 2016, bagi satuan pendidikan yang spesialuntuk memiliki satu rombongan belajar pada tingkat kelas tertentu maka jumlah rasio guru siswa dapat kurang dari 20 untuk SD/SMP/SMA dan kurang dari 15 untuk TK/SMK.
5. Beban kerja Guru honorer ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar sekolah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 ialah yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
6. Beban kerja Guru honorer ialah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan akta pendidik yang dimilikinya.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikecualikan apabila guru:
a. Mengajar pada rombongan berguru di SMP/SMA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Dalam hal terdapat guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK tersebut tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, pemenuhan beban mengajar dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 wacana Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015
b. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per ahad yang sesuai dengan akta pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
c. Mendapat kiprah embel-embel sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor, untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama ialah sebagai diberikut.
i. 1-9 rombel = 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.
ii. 10-18 rombel = 2 (dua) orang wakil kepala satuan pendidikan.
iii. ≥18 rombel = 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
d. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK, kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua program keahlian/program studi, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu. Pengangkatan tugas tambahan pada abjad d ini oleh kepala sekolah dan diketahui oleh kepala dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota dengan mengacu pada persyaratan yang sudah ditentukan dalam Permendiknas nomor 25 tahun 2008 wacana standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah. “Setiap sekolah/madrasah untuk tiruana jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan sanggup mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah”.
e. Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 orang peserta didik di satminkalnya.
f. Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu; guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus.
g. Bertugas sebagai Guru honorer pada satuan pendidikan di daerah khusus yang daerahnya/desanya diputuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
h. Bertugas pada satuan pendidikan khusus, dimana peserta didiknya mempunyai tingkat kesusahan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial, dan/atau mempunyai potensi kecerdasan dan talenta istimewa.
i. Bertugas pada sekolah kecil (unit sekolah baru yang memenuhi persyaratan pendirian sekolah gres dengan jangka waktu yang dipersyaratkan), sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi (sesuai dengan persyaratan pendirian sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi) serta sekolah darurat yang tidak berada di daerah khusus, dan diputuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka agar tetap tuntidakboleh profesinya dibayarkan, guru tersebut harus melakukan acara ekuivalensi sebagaimana terdapat dalam lampiran. Bukti dokumen atau pemberkasan sebagaimana dimaksud di atas diverifikasi oleh Pemerintah/Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota.
j. Bertugas atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, yaitu guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri dan guru yang ditugaskan menjadi guru di Negara lain atas dasar kerjasama antar negara.
k. Bagi Guru honorer produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memilikketerampilan atau budaya khas daerah, untuk mengajarkan praktik sanggup dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang dengan keahlian yang dibutuhkan.
8. Selama proses sertifikasi guru tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi perubahan nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru pada tahun 2009 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 perihal Standar Isi, dan Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No.251/C/KEP/MN/2008 perihal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang mulai diimplementasikan pada tahun 2009, maka untuk kelengkapan persyaratan pencairan perlu adanya penyesuaian (konversi) nomor instruksi dan nama bidang studi sertifikasi guru dalam daftar Penyesuaian (Konversi) Bidang Studi Sertifikasi sebelum dan sesudah tahun 2009 yang sudah diputuskan oleh Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud.
9. Bagi Guru honorer yang sudah memiliki serifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tuntidakboleh profesinya tidak dibayarkan hingga guru yang bersangkutan menjadi PNS dan memenuhi persyaratan lainnya.
10. Beban kerja bagi Guru honorer pada satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013 diatur sebagai diberikut.
a. Guru kelas/guru matapelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimal sudah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai potongan dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang didiberi tugas tambahan sebagai pembina pramuka di acara ekstrakurikuler wajib di satu satuan pendidikan ialah sebagai diberikut.
Jumlah rombel 1 – 6 = 1 pembina pramuka;
Jumlah rombel 7 – 12 = 2 pembina pramuka;
Jumlah rombel 13 – 18 = 3 pembina pramuka;
Jumlah rombel > 18 = 4 pembina pramuka.
b. Berdasarkan Lampiran I Surat Edaran Kepala BPSDMPK dan PMP No. 29277/J/LL/2014 Tanggal 25 November 2014 terkena Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran Kurikulum 2013:
Guru SMP yang bersertifikat keterampilan dan IPA dapat mengampu matapelajaran prakarya di SMP.
Guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi sanggup mengajar matapelajaran prakarya dan kewirausahaan di Sekolah Menengan Atas dengan syarat sudah mengikuti petes penajaman aspek prakarya dan kewirausahaan pada instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang SMP, SMA, dan SMK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku pada rombongan berguru yang dibinanya
c. Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat menambah beban berguru muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, masukana dan pramasukana, dan dana termasuk Tuntidakboleh Profesi sebagai implikasi penambahan beban berguru muatan lokal ditanggung oleh pemerintah daerah yang menetapkan.
d. Bertugas sebagai guru TIK/KKPI mempersembahkan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yang dilayani pada satminkal paling sedikit 40 peserta didik.
e. Bagi Guru TIK/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per ahad harus membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.
f. Bagi Guru TIK/KKPI yang mendapatkan tugas embel-embel sebagai Wakil Kepala Sekolah/Kepala Laboratorium/Kepala Perpustakaan yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 80 (delapan puluh) peserta didik.
g. Bagi Satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan berguru peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah terbaik 2 (dua) jam/minggu spesialuntuk terbatas bagi Mata pelajaran Agama dan Penjasorkes.
h. Bagi Satuan pendidikan jenjang SMP, SMA/SMK yang memakai Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan berguru peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah terbaik 2 (dua) jam/minggu.
21. Guru honorer harus memiliki hasil penilaian kinerja guru. Dalam masa transisi, sampai dengan final tahun 2015, tuntidakboleh profesi didiberikan bagi guru tanpa memperhitungkan nilai dari hasil evaluasi kinerja guru dan instrumen sesuai dengan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Bagi guru yang sudah melaksanakan evaluasi kinerja guru sumatif tahun 2014, hasil penilaian kinerja gurunya dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada pertama tahun 2015. Bagi guru yang belum pernah melaksanakan penilaian kinerja guru, wajib melaksanakannya pada pertama tahun 2015 (penilaian formatif) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dan Buku Pedoman Penilaian Kinerja Guru dari Departemen Pendidikan Nasional. Hasil evaluasi kinerja guru sumatif tahun 2014 atau evaluasi kinerja guru formatif tahun 2015 inilah yang menjadi bukti pelaksanaan penilaian kinerja guru untuk pembayaran tuntidakboleh profesi tahun 2015. Hasil Penilaian kinerja guru yang diakui adalah hasil evaluasi yang sesuai dengan akta pendidik yang dimilikinya Untuk tahun-tahun diberikutnya, guru wajib meningkatkan hasil evaluasi kinerja sumatif tahun 2015 lantaran mulai tahun 2016 tuntidakboleh profesi akan didiberikan bagi guru dengan hasil penilaian kinerja guru minimal baik. Mekanisme verifikasi hasil penilaian kinerja guru ialah pengawas memverifikasi hasil penilaian kinerja guru terhadap guru yang menjadi binaannya, mengentrikan kesannya melalui aplikasi SIMPAK, dan melaporkannya kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Tag :
CPNS,
GURU HONORER
0 Komentar untuk "Tunjangan Khusus Guru Honorer"