 |
| PERMENPAN RB NO 38 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA |
Berikut salinan PERMENPAN RB (PERMENPANRB) No 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, sebagai diberikut:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
melaluiataubersamaini Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5), Pasal 109 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu memutuskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi wacana Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 wacana Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 wacana Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); -
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 wacana Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 wacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA.
================================
================================
Pasal 1 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN ialah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diharapkan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan kiprah jabatan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN ialah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN ialah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi kiprah dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi kiprah negara lainnya dan dipenghasilan menurut peraturan perundang- undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ialah masyarakat negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. –
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK ialah masyarakat negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat menurut perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan kiprah pemerintahan.
6. Sistem Merit ialah kebijakan dan manajemen ASN yang menurut pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan masuk akal dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelabuin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
7. Kompetensi Teknis ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang sanggup diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
8. Kompetensi Manajerial ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang sanggup diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
9. Kompetensi Sosial Kultural ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang sanggup diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman diberinteraksi dengan masyarakat beragam dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
10. Jabatan ialah kedudukan yang menawarkan fungsi, tugas, tanggung jawaban, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Ikhtisar Jabatan ialah uraian kiprah yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok kiprah jabatan.
12. Uraian Tugas ialah suatu paparan atau bentangan atas tiruana kiprah jabatan yang ialah kiprah pokok yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses materi kerja menjadi hasil kerja.
13. Kamus Kompetensi ialah kumpulan kompetensi yang mencakup nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku. 14. Instansi Pemerintah ialah instansi sentra dan instansi daerah.
15. Instansi Pusat ialah kementerian, forum pemerintah nonkementerian, kesekretariatan forum negara, dan kesekretariatan forum nonstruktural.
16. Instansi Daerah ialah perangkat tempat provinsi dan perangkat tempat kabupaten/kota yang mencakup sekretariat daerah, sekretariat parlemen daerah, dinas daerah, dan forum teknis daerah.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK ialah pejabat yang mempunyai kewenangan memutuskan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan training manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Instansi Pengguna ialah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempergunakan engkaus kompetensi teknis, engkaus kompetensi manajerial dan engkaus kompetensi sosial kultural dan/atau memakai standar kompetensi jabatan.
19. Menteri ialah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 2 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
(1) Dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN.
(2) Standar Kompetensi ASN yang sudah disusun oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh Menteri.
Pasal 3 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. identitas jabatan; b. kompetensi jabatan; dan c. persyaratan jabatan.
Pasal 4 Permenpan RB (Permenpanrb) Nomor 38 Tahun 2017
(1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 abjad a paling sedikit terdiri atas: a. nama jabatan; b. uraian/ihtisar jabatan; dan c. isyarat jabatan.
(2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 abjad b terdiri atas: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial kultural. (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 abjad c paling sedikit terdiri atas: a. pangkat; b. kualifikasi pendidikan; c. jenis petes; d. ukuran kinerja jabatan; dan e. pengalaman kerja.
Pasal 5 Permenpan RB (Permenpanrb) Nomor 38 Tahun 2017
Standar Kompetensi ASN terdiri atas: a. standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi; b. standar kompetensi jabatan administrasi; dan c. standar kompetensi jabatan fungsional.
Pasal 6 Permenpan RB (Permenpanrb) Nomor 38 Tahun 2017
(1) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menurut pada: a. engkaus kompetensi teknis; b. engkaus kompetensi manajerial; dan c. engkaus kompetensi sosial kultural.
(2) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad a ialah daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator sikap untuk setiap level kompetensi teknis.
(3) Kamus kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b ialah daftar jenis kompetensi manajerial, definisi kompetensi manajerial, deskripsi, dan indikator sikap untuk setiap level kompetensi manajerial.
(4) Kamus kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad c ialah daftar jenis kompetensi sosial kultural, definisi kompetensi sosial kultural, deskripsi, dan indikator sikap untuk setiap level kompetensi sosial kultural.
Pasal 7 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
(1) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun dan diputuskan oleh PPK Kementerian/Lembaga, PPK Sekretariat Lembaga Negara, dan PPK Sekretariat Lembaga Nonstruktural sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya setelah mendapat persetujuan Menteri.
(2) Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN tercantum dalam Lampiran I yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 8 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
(1) Kamus kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disusun dan diputuskan secara nasional oleh Menteri.
(2) Kamus Kompetensi Manajerial tercantum dalam Lampiran II yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 9 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
(1) Kamus kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disusun dan diputuskan secara nasional oleh Menteri.
(2) Kamus Kompetensi Sosial Kultural tercantum dalam Lampiran III yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 10 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
(1) Standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi sosial kultural jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional diputuskan secara nasional oleh Menteri
(2) Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran IV yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 11 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
(1) Penyusunan Standar Kompetensi ASN oleh instansi pengguna dengan cara menggabungkan antara standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi sosial kultural dengan standar kompetensi teknis.
(2) Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada engkaus kompetensi teknis yang sesuai dengan karakteristik kiprah jabatan.
(3) Hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk diputuskan sebagai Standar Kompetensi Jabatan ASN secara nasional.
Pasal 12 Permenpan RB (Permenpanrb) Nomor 38 Tahun 2017
(1) Dalam hal engkaus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum disusun dan diputuskan oleh PPK Kementerian/Lembaga, PPK Sekretariat Lembaga Negara, dan PPK Sekretariat Lembaga Nonstruktural sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenanganya, instansi pengguna sanggup menyusun Standar Kompetensi ASN yang sesuai dengan karakteristik kiprah jabatan.
(2) Hasil penyusunan Standar Kompetensi ASN oleh instansi pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
(3) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) spesialuntuk berlaku bagi instansi yang bersangkutan hingga dengan diputuskannya Standar Kompetensi ASN secara nasional.
Pasal 13 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
(1) Menteri memutuskan Standar Kompetensi ASN secara nasional menurut usul dari instansi pemerintah.
(2) Penetapan Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembahasan dengan melibatkan unsur: a. Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan sesuai kewenangannya; b. instansi terkait; dan c. para pakar atau asosiasi profesi terkait.
Pasal 14 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
(1) Standar Kompetensi ASN yang sudah diputuskan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) didiberikan isyarat jabatan.
(2) Kode Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara tercantum dalam Lampiran V yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Kode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai identitas jabatan.
Pasal 15 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
Standar Kompetensi ASN yang diputuskan oleh Menteri dan sudah mempunyai isyarat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berlaku secara nasional.
Pasal 16 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi pola paling sedikit untuk: a. perencanaan aparatur sipil negara; b. pengadaan aparatur sipil negara; c. pengembangan karier aparatur sipil negara; d. pengembangan kompetensi aparatur sipil negara; e. penempatan aparatur sipil negara; f. promosi dan/atau mutasi aparatur sipil negara; g. uji kompetensi aparatur sipil negara; h. sistem informasi manajemen aparatur sipil negara; dan i. kelompok planning suksesi (talent pool) aparatur sipil negara.
Pasal 17 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
Pada dikala Peraturan Menteri ini mulai berlaku, setiap instansi yang sudah mempunyai Standar Kompetensi ASN tetap sanggup mempergunakannya hingga diputuskannya Standar Kompetensi ASN nasional dan melaksanakan pembiasaan paling usang 2 (dua) tahun terhitung semenjak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal 18 Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd
ASMAN ABNUR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1907
Download Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017 beserta lampirannya (disini)
Demikian informasi wacana Permenpan RB (Permenpanrb) No 38 Tahun 2017. Semoga bermanfaa.
Tag :
Berita,
Permendikbud
0 Komentar untuk "Permenpan Rb No 38 Tahun 2017 Perihal Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara"